Pembelian SBN Rp 39,92 Triliun: Sinergi Kebijakan Moneter-Fiskal Bank Indonesia untuk Menstabilkan Nilai Tukar, Likuiditas, dan Pasar Obligasi Pemerintah

1. Latar Belakang Kebijakan

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmen strategisnya dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Hingga 18 Februari 2026, total akumulasi pembelian mencapai Rp 39,92 triliun, di mana Rp 20,23 triliun dibeli di pasar sekunder. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri; ia merupakan bagian integral dari rangkaian instrumen stabilisasi nilai tukar (intervensi NDF, spot, DNDF) serta upaya menyeimbangkan likuiditas pasar uang dan perbankan.

1.1. Tujuan Pokok

1. Menahan tekanan depresiasi rupiah pada saat aliran modal luar negeri mengalami volatilitas.
2. Menjaga likuiditas di pasar uang sehingga bank komersial dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa harus mengorbankan biaya dana yang berlebihan.
3. Meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dengan menunjukkan koordinasi nyata antara otoritas moneter dan fiskal.
4. Mendukung pasar obligasi pemerintah agar yield tetap terjaga pada level yang dapat diterima investor domestik maupun luar negeri.

2. Analisis Dampak Makroekonomi

2.1. Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Pembelian SBN di pasar sekunder menambah permintaan terhadap surat berharga pemerintah berdenominasi rupiah. Karena SBN diperdagangkan dalam rangka sekuritas domestik, peningkatan permintaan tersebut menyerap likuiditas rupiah yang berpotensi menurunkan tekanan jual rupiah di pasar spot.

• Efek langsung: Penurunan tekanan jual pada pasangan USD/IDR, yang pada akhir Februari 2026 berada di kisaran 15.400‑15.600, relatif stabil dibandingkan volatilitas tahun‑tahun sebelumnya.
• Efek jangka menengah: Dengan likuiditas yang terjaga, bank komersial tidak terpaksa meningkatkan suku bunga deposit atau kredit untuk menutupi kebutuhan likuiditas, sehingga spread kredit tetap terkendali.

2.2. Likuiditas Pasar Uang

Pembelian SBN secara tunai (cash) menambah base money di sistem perbankan. Namun, karena transaksi dilakukan di pasar sekunder dan melalui mekanisme pasar terbuka yang terukur dan transparan, inflasi tidak langsung terpengaruh. BI tetap menjaga rasio likuiditas (LDR) dan rasio kecukupan likuiditas (LCR) bank dengan memantau perkembangan Cash Reserve Ratio (CRR).

• Keseimbangan penting: Sementara penambahan likuiditas menurunkan cost of funds bagi bank, BI tetap dapat menyesuaikan operasional repo rate bila tekanan inflasi mulai muncul.

2.3. Yield Obligasi Pemerintah

Data pada 18 Feb 2026 menunjukkan:

• Yield 2‑tahun: 5,06%
• Yield 10‑tahun: 6,38%

Kedua level yield masih berada di atas benchmark internasional (misalnya yield 10‑tahun AS sekitar 4,5% pada saat itu) namun lebih rendah dibandingkan tahun‑tahun sebelumnya (misalnya yield 10‑tahun sekitar 7% pada akhir 2024).

• Penurunan yield menandakan permintaan yang kuat terhadap SBN, dikarenakan investor domestik menganggapnya sebagai aset safe‑haven dalam konteks ketidakpastian global (geopolitik, kebijakan moneter AS).
• Pembelian BI menambah permintaan institusional sehingga memperkuat dukungan harga dan menurunkan yield secara progresif.

3. Sinergi Kebijakan Moneter‑Fiskal

3.1. Koordinasi dengan Pemerintah

• Penerbitan SBN yang terencana dan terprediksi memungkinkan BI untuk menyesuaikan tingkat pembelian tanpa menimbulkan overshooting pada pasar sekunder.
• Pemerintah dapat menyelaraskan jadwal issuance (misalnya, penawaran baru pada Kuartal III) sehingga BI dapat menyerap sebagian besar suplai, menjaga stabilitas harga obligasi.

3.2. Konsistensi dengan Target Inflasi

• Target inflasi BI tetap pada rentang 2,5‑4,5% (2026). Pembelian SBN yang terukur tidak menambah tekanan inflasi karena dana yang disuntikkan tidak langsung beredar ke sektor riil, melainkan “dikunci” dalam portofolio pemerintah.
• Jika inflasi mendekati batas atas, BI siap menurunkan pembelian atau menjual kembali SBN di pasar sekunder untuk menyerap likuiditas berlebih.

4. Potensi Risiko dan Mitigasi

5. Outlook dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kuantitas Pembelian:

   • Jaga total pembelian pada kisaran Rp 40‑45 triliun dalam 2026, dengan porsi sekunder tidak lebih dari 55% dari total, untuk menghindari dominasi pasar.

2. Penyesuaian Yield Curve:

   • Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan dalam penentuan tenor baru (mis. 5‑tahun) untuk menambah diversifikasi portofolio investor domestik.

3. Penguatan Instrumen Makroprudensial:

   • Implementasikan counter‑cyclical capital buffer (CCCB) bila surplus likuiditas mulai memunculkan leverage di sektor perbankan.

4. Kebijakan Komunikasi:

   • Rilis statement bulanan yang menampilkan data kuantitatif (jumlah beli, tenor, yield) serta analisis pasar untuk meminimalkan spekulasi.

5. Monitoring Global:

   • Pantau kebijakan Federal Reserve dan pergerakan nilai tukar dolar; sesuaikan intensitas intervensi NDF/DNDF bila terjadi “flow‑back” dana asing yang signifikan.

6. Kesimpulan

Pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebesar Rp 39,92 triliun hingga 18 Februari 2026 merupakan langkah strategis yang melibatkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini berhasil:

• Meringankan tekanan depresiasi pada nilai tukar rupiah.
• Menjaga likuiditas pasar uang dan perbankan dalam kondisi yang tidak mengancam target inflasi.
• Menstabilkan yield obligasi pemerintah, memperkuat persepsi risiko rendah di mata investor domestik maupun internasional.

Namun, untuk memastikan sustainabilitas kebijakan, BI perlu terus mengawasi risiko inflasi, distorsi pasar, dan ekspektasi pasar. Dengan komunikasi transparan, penyesuaian kuantitatif, serta koordinasi berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan, strategi pembelian SBN dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti.