Pengawasan Influencer Keuangan: Langkah OJK Memperketat Rekomendasi Produk demi Perlindungan Konsumen
Oleh: Admin |
Dipublikasikan: 23 February 2026
Judul:
“Pengawasan Influencer Keuangan: Langkah OJK Memperketat Rekomendasi Produk demi Perlindungan Konsumen”
Tanggapan Panjang
1. Latar Belakang – Mengapa OJK Perlu Mengatur Influencer?
-
Pertumbuhan Ekonomi Digital
- Indonesia kini berada dalam fase percepatan adopsi layanan keuangan digital (FinTech, aplikasi investasi, broker online).
- Platform‑platform ini sangat mengandalkan pemasaran lewat media sosial, di mana influencer menjadi “pemandu” utama bagi generasi milenial‑Gen Z yang tidak lagi membaca iklan tradisional.
-
Risiko Konsumen
- Rekomendasi produk keuangan yang tidak transparan (endorsement tersembunyi, komisi tersembunyi, atau “pompom” saham) dapat menjerumuskan investor ritel pada keputusan yang berbasis hype, bukan analisis.
- Kasus belvin Tannadi (denda Rp 5,35 miliar) menegaskan bahwa kerugian massal bukan sekadar kerugian individu, melainkan mengancam stabilitas pasar.
-
Kekosongan Regulasi
- Sampai kini, influencer di luar pasar modal hanya diatur secara parsial melalui Undang‑Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan periklanan yang bersifat umum.
- Tidak ada kerangka khusus yang menegaskan apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan dalam konteks keuangan digital.
2. Apa yang Diharapkan Dari POJK Baru?
| Aspek | Penjelasan |
|---|---|
| Ruang Lingkup | Menjangkau semua platform digital (YouTube, TikTok, Instagram, “live streaming”, podcast, dll.) yang memuat konten tentang produk keuangan, termasuk investasi saham, reksa dana, token digital, dan asuransi. |
| Definisi Influencer Keuangan | Individu atau entitas yang memiliki minimal 10.000 pengikut dan secara rutin membahas produk keuangan, atau yang memperlihatkan hubungan komersial (komisi, sponsorship, affiliate link). |
| Kewajiban Transparansi | Wajib menandai konten bersponsor, mengungkap besaran komisi, serta mencantumkan disclaimer “bukan rekomendasi profesional”. |
| Batasan Konten | Dilarang mempromosikan produk yang belum terdaftar/diizinkan OJK, menjanjikan imbal hasil pasti, atau melakukan “pompom” harga melalui hype media sosial. |
| Sanksi | Denda administratif (hingga 5% dari omzet tahunan perusahaan/individu), pencabutan izin usaha, serta kemungkinan sanksi pidana bila terbukti menipu konsumen. |
| Mekanisme Pengawasan | Penggunaan tools monitoring berbasis AI untuk mendeteksi postingan yang melanggar, serta kanal pelaporan anonim oleh publik. |
3. Dampak Positif bagi Berbagai Pihak
a. Konsumen / Investor Ritel
- Kejelasan Risiko: Transparansi komisi dan sponsor memberi gambaran sejauh mana motivasi di balik rekomendasi.
- Pengurangan Penipuan: Penegakan sanksi yang tegas menurunkan insentif “quick‑cash” bagi influencer yang tidak bertanggung jawab.
b. Industri Keuangan (Broker, FinTech, Emiten)
- Level Playing Field: Perusahaan yang mengandalkan pemasaran bertanggung jawab tidak lagi kalah bersaing dengan “pihak liar” yang memanfaatkan hype.
- Kepercayaan Publik: Regulasi yang jelas memperkuat reputasi pasar modal Indonesia di mata investor asing.
c. Pemerintah & OJK
- Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan: Mengurangi volatilitas yang dipicu manipulasi harga via media sosial.
- Data & Insight: Sistem monitoring memberi OJK insight real‑time tentang trend pemasaran produk keuangan.
4. Tantangan Implementasi POJK Baru
| Tantangan | Penjelasan | Potensi Solusi |
|---|---|---|
| Identifikasi Influencer | Banyak akun anonim atau “sock‑puppet” yang mempromosikan produk tanpa terdeteksi. | Penggunaan algoritma AI untuk analisis pola posting, deteksi jaringan koordinasi, serta kerja sama dengan platform digital (Meta, Google, TikTok). |
| Penegakan di Platform Luar Negeri | Influencer Indonesia sering beroperasi di server/platform luar negeri. | MoU bilateral dengan platform global, serta mekanisme “notice‑and‑take‑down” yang cepat. |
| Keseimbangan Kebebasan Berpendapat | Regulasi dapat dianggap menghambat kebebasan berekspresi. | Penyusunan regulasi yang proporsional: fokus pada konten komersial terdokumentasi, bukan opini pribadi tanpa unsur jual‑beli. |
| Pendidikan Publik | Tanpa pemahaman masyarakat mengenai risiko, regulasi saja tidak cukup. | Kampanye literasi keuangan (KLIKS, webinar, kolaborasi dengan lembaga pendidikan). |
| Pengawasan Sumber Daya Manusia OJK | Membutuhkan tim khusus yang mengerti ekosistem media sosial. | Rekrutmen ahli digital marketing, data scientist, dan psikolog konsumen serta pelatihan internal. |
5. Perbandingan Internasional – Apa yang Bisa Dipelajari?
| Negara | Kebijakan Utama | Pembelajaran |
|---|---|---|
| Singapura (MAS) | Persyaratan “disclosure of material connection” untuk semua endorsement produk keuangan; denda hingga S$50.000. | Pentingnya kewajiban pengungkapan yang tidak bisa diabaikan. |
| Australia (ASIC) | Larangan “cold‑calling” melalui media sosial; pengawasan aktif lewat social media monitoring unit. | Efektivitas monitoring berkelanjutan dan penegakan cepat. |
| Amerika Serikat (SEC) | FinCEN & SEC menegakkan aturan “paid promotion” dengan sanksi krusial; penggunaan AI untuk memindai tweet. | Kekuatan teknologi AI dalam mendeteksi pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian luas. |
| Jepang (FSA) | Pedoman “Clear Labelling” bagi influencer; denda administratif tinggi. | Penekanan pada label yang mudah dipahami konsumen. |
6. Rekomendasi untuk OJK dalam Mengoptimalkan POJK Baru
-
Penciptaan “Digital Influencer Registry”
- Wajib registrasi bagi setiap akun yang secara rutin mempromosikan produk keuangan.
- Registrasi dapat di‑integrasikan dengan NPWP atau KTP untuk verifikasi identitas.
-
Kolaborasi dengan Platform Sosial Media
- Mengadakan Working Group bersama Meta, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) untuk joint‑monitoring dan reporting.
- Mengimplementasikan “flag‑and‑review” otomatis bagi konten yang berpotensi melanggar.
-
Penguatan Mekanisme Pengaduan Publik
- Luncurkan portal pengaduan daring yang mudah diakses, serta hotline 24/7.
- Menjamin anonimitas pelapor dan memberikan feedback status penanganan.
-
Pendidikan & Sertifikasi Influencer Keuangan
- Membuat sertifikasi “Financial Influencer Certified (FIC)” yang menilai pemahaman regulasi dan etika.
- Influencer bersertifikat dapat memperoleh badge digital sebagai bukti kredibilitas.
-
Penggunaan Teknologi AI & Big Data
- Mengembangkan model NLP (Natural Language Processing) yang mampu mendeteksi kalimat “janji imbal hasil pasti”, “beli sekarang”, dsb.
- Integrasi dashboard realtime untuk tim compliance OJK.
-
Evaluasi Berkala & Penyesuaian Aturan
- Jadwalkan review tahunan POJK Influencer Keuangan, mengakomodasi inovasi produk (mis. tokenisasi, DeFi).
- Libatkan stakeholder (asosiasi influencer, fintech, lembaga perlindungan konsumen) dalam proses revisi.
7. Kesimpulan
Regulasi baru OJK tentang aktivitas influencer di dunia keuangan adalah langkah strategis yang sangat diperlukan dalam era digital saat ini. Dengan menempatkan transparansi, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum sebagai pilar utama, POJK ini berpotensi:
- Mengurangi praktik promosi terselubung yang dapat menjerumuskan investor ritel ke dalam kerugian finansial.
- Meningkatkan kepercayaan pasar sehingga lebih banyak investor domestik dan asing bersedia menanamkan modal di pasar modal Indonesia.
- Mendorong budaya pemasaran yang etis di kalangan influencer, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang ingin beroperasi secara profesional dan berlisensi.
Namun, kesuksesan regulasi ini tidak terletak pada tulisan saja, melainkan pada implementasi yang terintegrasi, kolaborasi lintas‑sektor, serta pendidikan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Jika OJK dapat menggabungkan kebijakan yang tegas dengan teknologi canggih dan dialog terbuka, Indonesia akan menjadi contoh regional dalam menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen yang kuat.
Catatan Penulis:
Tulisan ini bersifat analitis dan tidak mewakili posisi resmi OJK atau pihak lain yang terlibat. Semua data yang disebutkan bersumber dari laporan media (investor.id) tanggal 23 Februari 2026 dan dokumen publik OJK hingga saat ini.