Membangun Pondasi Kepercayaan di Lantai Bursa: Analisis Mendalam Terhadap 8 Rencana Aksi Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia

Pendahuluan

Pasar modal Indonesia sedang berada pada persimpangan penting. Sejak awal 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) meluncurkan paket kebijakan “8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas” – sebuah inisiatif yang dianggap paling agresif dan komprehensif dalam satu dekade terakhir. Paket ini menargetkan tiga pilar utama: transparansi kepemilikan, likuiditas melalui peningkatan free‑float, serta penerapan tata kelola yang lebih ketat melalui demutualisasi BEI.

Tulisan ini bertujuan memberikan tanggapan panjang—dari sudut pandang investor, regulator, dan praktisi pasar—terhadap masing‑masing elemen reformasi, menilai potensi dampaknya, mengidentifikasi risiko yang belum tercover, serta menyodorkan rekomendasi agar agenda tersebut dapat beralih dari “rencana” menjadi “realitas” yang berkelanjutan.

1. Peningkatan Ambang Batas Free Float menjadi 15 %

1.1. Mengapa free float penting?

Free float adalah persentase saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar. Tingkat free float yang rendah biasanya menimbulkan konsentrasi kepemilikan dan mempersulit institusi, termasuk indeks‑provider (mis. MSCI), dalam menilai likuiditas serta menilai perusahaan untuk dimasukkan ke dalam indeks global.

1.2. Analisis kebijakan 7,5 % → 15 %

• Manfaat yang diharapkan

  • Likuiditas lebih tinggi – Dengan lebih banyak saham yang tersedia untuk diperdagangkan, spread harga akan menyempit, mengurangi biaya transaksi.
  • Penilaian harga yang lebih wajar – “Kolam yang lebih dalam” sebagaimana analogi I Gede Nyoman Yetna, memungkinkan penemuan harga yang lebih efisien.
  • Akses lebih luas ke investor institusional – Banyak dana pensiun, sovereign wealth fund, dan reksa dana luar negeri menuntut minimum free‑float 15 % sebelum dapat mengalokasikan dana.

• Risiko yang muncul

  • Shock likuiditas bagi 267 emiten yang masih berada di bawah ambang baru. Jika dipaksakan dalam satu periode singkat, harga saham dapat mengalami volatilitas ekstrem (penurunan tajam akibat penjualan “paket” saham oleh pemegang mayoritas).
  • Keterbatasan sumber daya korporasi – Perusahaan yang belum memiliki strategi “market‑ready” (mis. struktur kepemilikan yang kompleks, riwayat keuangan tidak bersih) dapat terpaksa menjual saham dengan valuasi tidak optimal, yang pada gilirannya menurunkan kapitalisasi pasar secara keseluruhan.

1.3. Evaluasi pendekatan transisi

Rencana “dua‑tiga tahun fase transisi” dengan target free‑float 10‑12,5 % pada tahun pertama tampak pragmatis. Namun, pelaksanaannya membutuhkan:

1. Tim pendamping khusus per sektor – Beberapa industri (mis. pertambangan, infrastruktur) memiliki struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan sektor konsumer.
2. Insentif fiskal atau non‑fiskal – Misalnya, pembebasan pajak capital gain pada tahun‑pertama penjualan saham tambahan, atau penyediaan akses ke likuiditas melalui “green corridor” KSEI.
3. Pengawasan ketat – Memastikan tidak ada praktik “watering down” (pencairan saham berlebih secara paksa) yang dapat menggerogoti nilai pemegang saham minoritas.

2. Transparansi Struktur Kepemilikan: Dari “Shadow Shareholders” ke “Visible Shareholders”

2.1. Perombakan Single Investor Identification (SID)

• Ekspansi kategori: Dari 9 menjadi 28 sub‑kategori akan memecah grup “nominee”, “foreign”, “institutional”, dan lain‑lain menjadi lapisan‑lapisan yang lebih rinci (mis. “foreign‑institutional‑large‑cap”, “domestic‑nominee‑family‑office”).
• Manfaat: Pemetaan yang lebih granular memudahkan regulator mengidentifikasi akumulasi kepemilikan yang berpotensi mengganggu pasar dan memberikan sinyal dini terhadap aksi manipulasi.

2.2. Penurunan ambang pelaporan kepemilikan saham menjadi 1 %

• Kesesuaian dengan best practice global: India, Korea Selatan, dan sebagian besar bursa Eropa menetapkan ambang pelaporan antara 0,5 %–5 %. Penurunan ke 1 % akan meningkatkan transparansi dan sekaligus menurunkan ruang gerak “nominee‑shield”.
• Tantangan operasional:
  • Beban administratif bagi KSEI dan perusahaan – Lebih banyak laporan, lebih banyak data yang harus diolah, dan potensi kesalahan input.
  • Kepatuhan bagi investor asing – Beberapa institusi asing mungkin mengelola portofolio melalui struktur offshore yang tidak nyaman untuk mengungkap kepemilikan di atas 1 %. Pendekatan dialog dan fase transisi (mis. “grace period” 6‑12 bulan) diperlukan.

2.3. Dampak pada praktik manipulasi

Dengan ambang pelaporan 1 %, “shadow shareholders” yang selama ini beroperasi di balik “nominee” akan teridentifikasi lebih cepat. Ini menutup “lubang abu‑abu” yang selama ini dimanfaatkan untuk pump‑and‑dump atau cross‑ownership yang mengaburkan hak suara pada RUPS. Namun, langkah ini harus diiringi dengan:

• Peningkatan kapasitas analis data di OJK/KSEI (big‑data, AI‑based monitoring).
• Penegakan sanksi yang konsisten (denda, larangan bertransaksi, bahkan pencabutan lisensi) untuk memastikan efek jera.

3. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia: Dari Kelembagaan ke Perusahaan Publik

3.1. Latar belakang dan opsi

UU P2SK memberi mandat bagi BEI untuk bertransformasi menjadi entitas berbasis perusahaan terbuka. Dua opsi utama yang dibahas:

1. Private Placement – Penempatan saham kepada investor institusional terpilih.
2. Initial Public Offering (IPO) – Penawaran saham ke publik, termasuk institusi dan ritel.

3.2. Implikasi bagi integritas pasar

• Independensi – Sebagai perusahaan publik, BEI harus mematuhi GCG yang ketat, laporan keuangan transparan, serta terikat pada komite audit eksternal.
• Akuntabilitas pasar – Keputusan kebijakan (mis. perubahan listing rule, penetapan batasan sirkulasi) akan diuji oleh pemegang saham BEI, bukan hanya oleh otoritas regulator.
• Risiko konflik kepentingan – Jika pemegang saham utama BEI adalah institusi keuangan yang juga menjadi peserta pasar, perlu ada firewalls jelas untuk memisahkan fungsi operasional bursa dan kepentingan pemilik.

3.3. Rekomendasi strategi demutualisasi

4. Penegakan Hukum: Dari Sanksi Administratif ke Deterrence Efektif

4.1. Data sanksi 2022‑2026

• Total denda Rp 542,49 miliar atas 3.418 pihak.
• Rp 240,65 miliar khusus terhadap 151 pelaku manipulasi pasar.

Angka ini menunjukkan intensitas enforcement OJK, namun efektivitas masih dipertanyakan karena:

1. Keterbatasan publikasi – Rincian kasus (nama, modus operandi, langkah remedial) jarang dipublikasikan secara lengkap, mengurangi efek jera.
2. Recidivism – Beberapa entitas yang pernah dikenai sanksi kembali muncul pada kasus lain (mis. skema pump‑and‑dump yang melibatkan pihak afiliasi).

4.2. Studi Kasus: PIPA & REAL

• PIPA: Penunjukan manajemen baru (Meris Capital Indonesia) dan rights issue menjadi contoh “clean‑up” yang berhasil memperbaiki reputasi, meski tetap harus menanggung legacy denda.
• REAL: Penemuan praktik alokasi saham kepada internal staff menunjukkan kelemahan kontrol internal dan peran audit internal yang belum optimal.

4.3. Rekomendasi Penguatan Penegakan

• Publikasi “Casebook” – Sebuah portal terpusat yang menampilkan ringkasan kasus, pelajaran, dan langkah remedial.
• Sistem “Whistle‑Blower” terintegrasi – Insentif bagi pelapor internal yang melaporkan pelanggaran, dengan perlindungan hukum kuat.
• Kolaborasi lintas lembaga – Tim gabungan OJK‑KSEI‑BEI untuk melakukan forensic analysis pada transaksi mencurigakan secara real‑time.
• Regulasi “Beneficial Owner” – Memaksa semua entitas (termasuk nominee) mengungkapkan pemilik manfaat (beneficial owner) secara otomatis pada setiap transaksi di atas nilai tertentu.

5. Dampak Makro‑Ekonomi dan Sentimen Pasar

1. IHSG menembus 8.000 – Pencapaian ini lebih bersifat psikologis; volume masih rendah menandakan pasar masih menahan diri.
2. Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) 127 – Angka tertinggi sejak 2025 memberi sinyal bahwa fundamental ekonomi (konsumsi, investasi) berada pada tren naik, memberikan dukungan fundamental bagi reformasi.
3. Kendala likuiditas – Meskipun free‑float dan transparansi meningkat, likuiditas institusional masih terhambat oleh aturan internal fund‑manager yang memerlukan minimum size portofolio.

Implikasi: Jika reformasi dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan trust, maka Arus masuk dana asing (FDI ke pasar modal) akan meningkat, memperkuat basis kapitalisasi pasar dan mengurangi volatilitas.

6. Rekomendasi Strategis untuk Semua Pemangku Kepentingan

7. Kesimpulan

Reformasi integritas yang diusung melalui 8 Rencana Aksi merupakan lompatan signifikan bagi pasar modal Indonesia. Dengan menargetkan free‑float 15 %, transparansi kepemilikan hingga 1 %, serta demutualisasi BEI, otoritas tidak hanya menanggapi tekanan eksternal (seperti MSCI) tetapi juga mengukir fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Namun, keberhasilan reformasi tidak akan terwujud hanya lewat regulasi; implementasi yang terukur, pengawasan yang konsisten, dan kolaborasi lintas‑sektor menjadi kunci. Jika semua pemangku kepentingan – regulator, bursa, emiten, serta investor – dapat bergerak selaras, Indonesia akan memiliki pasar modal yang:

1. Lebih likuid (melalui free‑float yang memadai),
2. Lebih transparan (kepemilikan terungkap hingga level mikro),
3. Lebih profesional (bursa yang berstatus perusahaan publik), dan
4. Lebih dipercaya (penegakan hukum yang tegas dan efektif).

Dengan demikian, ketika badai volatilitas kembali melanda, “lantai bursa” bukan lagi kolam keruh yang menakutkan, melainkan samudra yang jernih – tempat semua pelaku, dari ritel hingga institusi global, dapat berlayar dengan keyakinan bahwa aturan mainnya adil dan tidak dapat dimanipulasi. Kepercayaan pasar menjadi jangkar yang tak hanya mencegah kapal investor karam, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju kelas dunia.